Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?

Pedoman Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Baru 2018

It's been a while, haloooo... :)

Finally, it's holiday!


Setelah merevisi RDTR ke peraturan baru akhirnya liburan juga. Yeah. Tahun ini saya berkesempatan menjadi asisten tim ahli. Mendampingi salah satu kabupaten di Indonesia untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur pada pekerjaan RDTR.

Sayangnya, saat satu pertemuan yang tersisa dengan tim BKPRD, pedoman penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang baru muncul. Yeah. Tahun ini, setelah mengeluarkan pedoman penyusunan RTRW yang baru, Kementerian ATR/BPN kembali mengeluarkan pedoman penyusunan RDTR 2018.



Jika sebelumnya dalam merencanakan RDTR kita berpedoman pada Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011, maka saat ini kita perlu mengacu pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018.

Permen ATR/BPN No 16 Tahun 2018 ini sejatinya tak banyak berubah dari aturan lama. Dalam pengamatan saya, pembedanya hanya pada struktur ruang dan pola ruang. Kalau saya boleh bilang, sistematikanya hampir mirip dengan penyusunan RTRW. Namun lebih detail dengan cakupan wilayah yang lebih kecil.

Bila pada aturan lama hanya ada bab jaringan sarana prasarana, maka di aturan penyusunan RDTR baru ini ada Bab Struktur Ruang. Bab Struktur Ruang meliputi rencana pusat pelayanan, rencana jaringan transportasi dan rencana jaringan prasarana seperti jaringan air bersih, listrik, telepon, jaringan prasarana lainnya (sampah, sanitasi, dll).

Lalu pada Rencana Pola Ruang, secara keseluruhan terdapat perbedaan pengkodean. Misal sempadan pantai biasanya berkode PS-1 pada aturan RDTR 2018 ini berkode SP dan sempadan sungai berkode SS dari yang dulunya berkode PS-2. Dan banyak kode lainnya yang berubah.

Kemudian yang paling mencolok pada Pola Ruang adalah perubahan perencanaan sarana prasarana umum (SPU). Pada aturan Permen PU 20/ 2011, SPU diklasifikasikan berdasarkan kegiatan. Pendidikan misalnya dikodekan SPU-1, Transportasi dikodekan SPU-2 dan seterusnya. Kini, di aturan pedoman penyusunan yang baru, SPU-1 adalah kode untuk sarana prasarana umum yang berskala kota. SPU-2 adalah kode untuk sarana prasarana umum yang berskala kecamatan dan seterusnya. Ya, pada aturan baru sarana prasarana umum lebih ditekankan pada skala pelayanan, bukan pada kegiatannya.

Pada Rencana Pola Ruang Zona Budidaya, klasifikasinya juga lebih sedikit. Meliputi perumahan (R), perkantoran (KT), perdagangan dan jasa (K), industri (I), sarana prasarana umum (SPU), dan zona lainnya (PL). Zona lainnya ini termasuk di dalamnya sub zona pertanian.

Well thats all, silakan baca lengkapnya saja di Permen ATR/BPN No 16 Tahun 2018 ya! Kalau belum download, silakan download di link web resmi kementerian ATR ini. Jika kesulitan mengakses pada link tersebut, silakan kontak saya via email. :)

Selamat liburan para Planner!


Share:

4 comments:

  1. sepertinya kudu jadi pns/asn dulu biar paham maksudnya apa hehe

    ReplyDelete
  2. Aku mau komen, tapi aku gak ngerti ._.
    Your job sounds cool though.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hehehe it's okay, thankyou for stop on this blog ya :)

      Delete

Terimakasih sudah komentar. Komentar akan muncul setelah proses moderasi. :)

Popular Posts

Labels

Blog Archive